News

Kota Bengkulu Kembali Raih WTP Di Tahun 2020

LENTERAPUBLIK.COM – Pemerintah Kota Bengkulu tahun ini kembali mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI perwakilan Provinsi Bengkulu atas laporan hasil pemeriksaan (LHP) keuangan tahun 2019.

Rabu (24/6) LHP tersebut diterima oleh Wakil Walikota Bengkulu Dedy Wahyudi dan Ketua DPRD Kota Bengkulu Suprianto dari Keoala Perwakilan BPK RI Provinsi Bengkulu Andri Yogama di gedung BPK Provinsi Bengkulu, pukul 10.15 WIB.

Ini tahun kedua Pemkot Bengkulu menerima WTP setelah di tahun 2019 juga mendapat opini WTP dari BPK. Dedy mewakili Walikota Bengkulu Helmi Hasan pada kesempatan merasa bangga bisa mempertahankan WTP.

Baca juga Bupati Sesalkan Seluma Tak Dapat WTPIa

“Alhamdulillah hari ini kerja keras semua pihak mulai dari walikota, wawali, sekda, seluruh OPD sehingga Kota Bengkulu meraih WTP lagi. Ini prestasi yang membanggakan dan patut kita syukuri. Apalagi Kota Bengkulu juga menerima penghargaan dari Kemendagri terkait lomba video inovasi daerah,” ujar Dedy.

Mengenai beberapa catatan dari BPK, kata Dedy pihaknya (Pemkot Bengkulu) akan segera menindaklanjutinya. “WTP ini menjadi pelengkap kebahagiaan kita. Terkait ada beberapa catatan dari BPK Insya Allah segera kita tindaklanjuti dan pasti kita benahi,” kata Dedy.

Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bengkulu Andri Yogama menyampaikan bahwa pemeriksaan yang dilakukan atas kewajaran penyajian laporan keuangan. Bukan maksud untuk mengungkapkan penyimpangan. Tapi kalau pihaknya menemukan, maka akan dilakukan pemeriksaan dan nengungkapkan. Kekurangan pada penyajian pelaporan jelas akan mempengaruhi opini kewajaran

Baca juga Wujudkan Kota Bengkulu Bahagia, Disperindag Rutin Santuni Anak Yatim Kota Bengkulu

“BPK untuk tahun ini pada Kota Bengkulu memberikan opini WTP. Jadi Alhamdulillah pemkot tahun ini masih dapat WTP. Kami berharap ini menjadi momentum untuk meningkatkan pengelolaan keuangan yang transparan. Apa yang dicapai sekarang tetap harus ditingkatkan,” sampai Andri.

Pejabat, kata Andri wajib menindaklanjuti atas rekomendasi yang telah disampaikan maksimal 60 hari terhitung LHP diserahkan.

“Pemkot sudah 72 persen lebih menindaklanjuti catatan BPK sebelumnya. Sudah cukup bagus tapi kami berharap ditingkatkan lagi. Minimal 85 persen penyelesaian tindaklanjut dari rekomendasi. Karena tindaklanjut ini berpengaruh kepada opini tahun depan,” demikian Andri.(Adv)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *