News

Mahasiswa Angkat Bicara, Diun : Tuduhan Ke Dempo Ialah Dari Mereka Yang Tak Paham UU Dan Tugas Legislatif.

LENTERAPUBLIK.COM – Pembiayaan mandiri yang dilakukan PDP yang di isolasi di Rumah Sakit M Yunus (RSMY) berujung membuat banyak pihak menjadi berseteru.

Setelah beredar pernyataan dari Anggota DPRD PAN Provinsi Dempo Xler perihal protes atas kasus PDP yang membayar biaya isolasi nya secara mandiri ke RSMY, protes tersebut kemudian di tanggapi oleh Sekretaris Konsorsium LSM Provinsi Bengkulu Muhar Rozi Muis dan Anggota DPRD Golkar Provinsi Bengkulu Samsu Amanah melalui media Bengkuluinteraktif.com dan Garudadaily.com

Diun Saputra yang merupakan Mahasiswa di salah satu Universitas du Bengkulu menyampaikan, dari perseteruan ini sebenarnya kita paham bahwa dengan tanggapan yang di sampaikan dua tokoh hebat terhadap pernyatan saudara Dempo Xler tersebut saudara Muhar Rozi dan Samsu Amanah tidak memahami tugas saudara Dempo sebagai Anggota Legislatif.

Baca juga Bayar Biaya Isolasi Secara Pribadi , Dempo : Apa Ini Prestasi Gubernur Terbaik Se-Asia?

“Sesuai pasal 96 dan 149 Undang-Undang (UU) 23 tahun 2014 tentang Pemda, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UU No 23 tahun 2014 bahwa DPRD itu wajib menjalankan fungsinya dan salah satunya fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah,” jelas Diun

Diun menambahkan, kita patut memberi apresiasi kepada Dempo Xler yang bukan merupakan tipe penjilat kepada kekuasaan, bahkan dia termasuk sosok yang lantang menyuarakan kepentingan masyarakat salah-satunya menyangkut kepentingan pasien corona.

“Dalam UU Pemda nomor 23 th 2014 juga ditegaskan bahwa DPRD merupakan bagian dari Pemerintah Daerah. Jadi sudah seharusnya Dempo sebagai anggota DPRD bersuara lantang manakala ada hal-hal yang kurang tepat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,” ujarnya

Baca juga Polemik PDP RSMY Yang Bayar Biaya Isolasi Secara Mandiri Akhirnya Surut

Diun juga menerangkan opini nya lebih lanjut bahwa soal tuduhan bahwa Dempo mempolitisir masalah pasien Covid-19 yang dipungut bayaran oleh RSMY hal itu sepertinya kurang benar, karena jika Dempo tidak memprotes kejadian itu bisa saja kita kecolongan lagi dengan tindakan semacam itu yang malah akan menjadi kebiasaan yang salah.

“Lagi pula DPRD itu memang lembaga politik bukan LSM. Jadi apa yang salah dari Dempo Xler sebagai anggota DPRD,” tutupnya kepada kami melalui WhatsApp.(red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *