News

Pecat Perangkat Desa, Kades Pal 100 Dan Sukarami Digugat

LNETERAPUBLIK.COM – Tidak terima dicopot serentak, 10 perangkat Desa Pal 100 Kecamatan Bermani Ulu Raya (BUR) dan 8 perangkat Desa Sukarami Kecamatan Bermani Ulu (BU) Kabupaten Rejang Lebong bertekad menggugat Kepala Desa (Kades) 2 (desa) tersebut di PTUN Bengkulu.

18 perangkat desa tersebut mengadukan pencopotan mereka tersebut kepada pihak Lembaga Bantuan Hukum guna meneruskan gugatan mereka.

‘’Perangkat Desa Sukarami dan Pal 100 yang di copot sudah memberikan kuasa kepada kami untuk mendampingi mereka dalam melakukan upaya hukum. Mereka merasa keberatan karena pencopotan jabatan perangkat itu tidak sesuai ketentuan,’’  kata Hardianto, SH dan Indra Syafri, SH dari Lembaga Bantuan Hukum Rejang Lebong yang dilansir dari potretbengkulu.com

Baca juga Enam Mahasiswa Rejang Lebong Dibekuk Karena Konsumsi Narkoba

Perangkat Desa Pal 100 itu dicopot Ahmad Zakariadi selaku Kades secara serentak, 23 April 2020. Para perangkat itu terdiri dari Aliusri (Sekdes), Herwan Effendi (Kaur Keuangan), Roby Fahlevi (Kaur Perencanaan), Cahaya Warna SP, (Kaut Tata Usaha), Ade Harianto (Kasi Pemerintahan), Alwi (Kasi Kejahteraan), Arianto (Kasi Pelayanan), Dedi (Kadus I), Lodi Saputra (Kadus II) dan Reki Irawan selaku Kadus III.

Sedangkan 8 perangkat Desa Sukarami terdiri dari, Jumhari Yanto (Sekdes), Yoeda Muslihansah (Kaur Keuangan), Ade Mirantika (Kaur Tata Usaha dan Umum),  Muhammad Gustian Tara (Kasi Kesra), Amrul Buhari (Kasi Pelayanan), Sora Bonitaliya (Kasi Pemerintahan), Ali Imran (Kadus III), Musta’I (Kadus I).

‘’Kita sudah menyampaikan keberatan klien kita kepada kedua Kades. Karena pemberhentian para perangkat itu tidak sesuai dengan pasal 53 UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, pasal 5 Permendagri No 67 Tahun 2017. Serta pasal 22 Perbup Rejang Lebong No.15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa maka, kita meminta kedua Kades untuk mengembalikan jabatan para perangkat yang diberhentikannya,’’ ujar Hardianto.

Baca juga Harlah Pancasila, Fikri Ajak Tokoh Masyarakat Gotong-Royong Wujudkan Rejang Lebong Maju Sejahtera

Hardianto juga menyampaikan, para perangkat desa dapat diberhentikan karena, meninggal dunia, atas permintaan sendiri, usia genap 60 tahun, terpidana dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara berdasarkan putusan pengadilan, berhalangan tetap, tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa. Serta melanggar larangan sebagai perangkat desa.

‘’Rencananya, hari ini Senin, (8/6/2020) kita bersama 18 perangkat kedua desa itu akan menyampaikan aspirasi ke DPRD Rejang Lebong. Dalam waktu dekat kita akan mengajukan gugatan ke PTUN atas SK Pemberhentian para perangkat yang diterbitkan kedua Kades,’’ ungkap Hardianto.

Sementara Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan Setdakab Rejang Lebong, Anton Seprizal menjelaskan, para Kades diperbolehkan melakukan pergantian perangkat. ‘’Pergantian perangkat itu boleh dilakukan jika dilakukan sesuai prosedur. Bagi perangkat yang keberatan tentunya memiliki hak untuk melakukan upaya hukum dan kita tidak bisa menghalangi mereka,’’ katanya.

Hal senada disampaikan Sekretaris Dinas PMD Rejang Lebong, Desma Heryana, SKM, MM. ‘’Kades berhak mengevaluasi kinerja perangkat. Serta Kades juga berwenang mengangkat dan memberhentikan perangkat desa. Karena,  desa membutuhkan SDM yang mampu menopang kinerja Kades dalam mendukung percepatan pembangunan desa. Sebelumnya kita juga sudah melakukan hearing dengan DPRD soal pemberhentian perangkat desa ini. Saat itu, dewan meminta tim inspektorat daerah untuk menanganinya,’’ ujar Desma.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *